Tahun 2018, Kementerian PUPR Akan Laksanakan 6 Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Layanan Informasi BPIW     |     09 Jun 2017     |     01:06     |     2
Tahun 2018,  Kementerian PUPR Akan Laksanakan 6 Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Foto Tahun 2018, Kementerian PUPR Akan Laksanakan 6 Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan ada 6 prioritas pembangunan infrasruktur yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR di tahun 2018. Hal ini disampaikan Rido saat menyampaikan Laporan Hasil Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) pada pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis petang (8/6).

Keenam prioritas tersebut adalah, pertama, pembangunan berbasis wilayah. Kedua, pelaksanaan kegiatan pekerjaan committed seperti penyelesaian persiapan Asian Games XVIII  dan dukungan penyelenggaraan Annual Meeting  IMF-World Bank.

Ketiga, ketahanan air dan kedaulatan pangan, dimana pembangunan infrastruktur yang dibangun adalah bendungan baru, irigasi, sarana prasarana banjir, dan sarana prasarana pantai. Prioritas keempat adalah konektivitas, dimana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan yakni jalan nasional, jalan tol, jembatan, fly over/underpass dan  Jalan Trans Papua. Selain itu pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan yakni di Kalimantan, Papua, dan NTT.

Prioritas PUPR yang kelima menurut Rido adalah peningkatan kualitas kehidupan berupa air minum, sanitasi, persampahan, rusun, dan rumah swadaya. Prioritas yang keenam program kerakyatan  seperti Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) , Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat  (SANIMAS), dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Program kerakyatan lainnya seperti Embung, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jembatan Gantung, dan Pelatihan Jasa Konstruksi (Jakon).

Menurut Rido program 2018 mengikuti tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yakni “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pembangunan”. Pembuatan program tersebut menurutnya mengacu pada Nawa Cita dan disesuaikan dengan arah kebijakan strategis sebagaimana yang tercantum pada Renstra PUPR 2015-2019.

“Konsep pemprograman kita dilaksanakan secara bersama dan tuntas, meski tugas kita bertambah banyak. Tugas banyak menjadi kebanggaan tersendiri,” ucapnya.  Rido juga menyatakan bahwa Pra Konreg yang dilaksanakan di 4 kota selama Bulan Maret, telah berjalan sesuai rencana dengan partisipasi peserta secara aktif seluruh unit organisasi atau unor baik pusat maupun daerah, terutama peserta dari pemerintah daerah.

Acara pembukaan Konreg ini diawali dengan arahan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Dalam arahannya Basuki menyatakan bahwa penyusunan program tersebut sangat penting, karena tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Kabinet Kerja. Oleh karenanya Basuki meminta pada jajarannya untuk menjamin, tidak ada proyek pembangunan infrastruktur yang terbengkalai setelah dibangun. Ia  juga meminta program infrastruktur dasar seperti PAMSIMAS dan irigasi kecil untuk diperbanyak. “Pengamalan Sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diterjemahkan dalam pembangunan infrastruktur PUPR, dimana pembangunan dilakukan bertahap  dan pada akhirnya pembangunan dilakukan di seluruh wilayah di tanah air,” tegas Basuki.

 

Pada kesempatan itu secara khusus Basuki memberi hormat dan salutnya atas kinerja terbaik yang ditunjukkan para pejabat di seluruh unor. Pasalnya mulai dari kalangan masyarakat hingga Presiden memberikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun unor-unor di Kementerian PUPR. 

 

“Kita banyak mendapat apresiasi mulai dari masyarakat hingga Presiden Joko Widodo. Beberapa kali Presiden menyampaikan terimakasihnya, karena infrastruktur yang sudah dibangun seperti Pos Lintas Batas Negara atau PLBN yang multi fungsi dan multi manfaat. Sekarang PLBN sudah menjadi  pusat kegiatan,” ungkap Basuki.

 

Meski demikian Basuki tetap menekankan pada jajarannya untuk tidak berpuas diri, karena masih banyak yang harus dievaluasi terkait kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2017. Salah satu yang harus segera dituntaskan menurut Basuki adalah persiapan infrastruktur menjelang arus mudik lebaran. “Semua pihak harus bekerja sama, tidak ada yang lebih dari yang lain, kita team work, dan dalam satu tahun kita menyelesaikan 3 hal, yakni  mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan tahun lalu, mengerjakan infrastruktur tahun ini dan memprogramkan pembangunan infrastruktur untuk tahun depan,” kata Basuki.  

Pembukaan Konreg juga diisi dengan laporan panitia penyelenggara yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PUPR, Widiarto, dan juga laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 oleh masing-masing unor. 

Pada sesi Sidang Pleno Rencana 2018, diisi dengan paparan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, yang mengambil tema Evaluasi Anggaran PUPR 2017 dan Arah Anggaran 2018. Selain itu diisi paparan dari Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismono Adi Surya Brata yang mengambil tema Rencana Awal RKP 2018. Kegiatan ini dimoderatori Sekjen PUPR, Prof.Anita Firmanti.

 

Acara ini juga diisi dengan penyerahan hasil Pra Konreg dan Pagu Indikatif. Pada hari kedua Konreg, yakni 9 Juni, diisi dengan laporan hasil capaian dan penajaman program 2018 oleh masing-masing unor. Hen/ris/infobpiw 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: