Awal Tahun 2017, Pemerintah Siap Lakukan Studi Kelayakan Kawasan untuk Penyusunan Integrated Master Plan KSPN Prioritas

Oleh: Layanan Informasi BPIW Rabu, 23 December 2016    |    10:12

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan studi kelayakan Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, Danau Toba, Borobudur dan Lombok pada awal tahun 2017. Studi kelayakan kawasan dilakukan untuk penyusunan Integrated Master Plan pengembangan tiga KSPN prioritas tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam rapat "Wrap Up Meeting Pre-Appraisal Mission dalam Rangka Indonesia Tourism Development Program," di Jakarta, Kamis (22/12).

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Badan Otorita Danau Toba serta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang terkait dengan tiga destinasi wisata tersebut.

 Rido mengatakan, pelaksanaan studi kelayakan kawasan diperkirakan berlangsung hingga Mei 2017. "Seperti diketahui KSPN Danau Toba, Borobudur dan Lombok saat ini sudah memiliki daya tarik terhadap wisatawan asing maupun wisatawan domestik, namun untuk dapat mengembangkan jumlah kunjungan wisatawan perlu dilakukan berbagai penambahan fasilitas-fasilitas di berbagai lini," papar Rido.

Pengembangan berbagai fasilitas, lanjut Rido, dalam rangka mencapai target pemerintah di sektor pariwisata berupa kunjungan wisatawan mancanegara 20 juta pada 2019. Dengan pengembangan yang didukung Bank Dunia, pada 2019 Danau Toba ditarget mendapat kunjungan 1 (satu) juta turis mancanegara serta Borobudur dan Lombok masing-masing ditarget kunjungan 2 (dua) juta turis mancanegara.

Lebih lanjut dikatakanya, studi kelayakan kawasan 3 KSPN tersebut sampai penyusunan Integrated Master Plan akan menggunakan biaya pinjaman dari Bank Dunia sebesar 6 juta $ US. Menurutnya, studi kelayakan kawasan tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat hingga daerah terkait pengembangan KSPN Danau Toba, Borobudur dan Lombok.

Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, hasil penilain Bank Dunia terkait permintaan pasar yang perlu dikembangkan di 3 KSPN tersebut meliputi, pengembangan transportasi multidestinasi di lokasi destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan jaringan transportasi wilayah perkotaan sekitar.

Bertine melanjutkan, perlu juga ada pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan kearifan lokal dan meminimalisir dampak lingkungan, seperti pengembangan kapasitas komunitas dan budaya lokal di destinasi wisata.

Ia mengatakan, dana pinjaman dari Bank Dunia untuk pengembangan tiga kawasan wisata jumlahnya terbatas, sehingga para pemangku kepentingan perlu melakukan berbagai inovasi skema pendanaan infrastruktur dengan investor lain. “Agar terjadi percepatan dalam pengembangan ketiga kawasan tersebut. Terlebih, kebutuhan infrastruktur akan selalu mengalami pengembangan,” terangnya.(ris/infoBPIW

Tinggalkan komentar

Berita Lainnya

World Bank Siap Duku...

Selama ini wisata Indonesia selalu identik denga...

BPIW Dorong Pemprov ...

  Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah...

Kementerian PUPR dan...

  Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah ...