Pengembangan Kota di Indonesia Dilakukan Secara Terintegrasi
Layanan Informasi BPIW     |     03 Mar 2017     |     01:03     |     1
Pengembangan Kota di Indonesia Dilakukan Secara Terintegrasi
Foto Pengembangan Kota di Indonesia Dilakukan Secara Terintegrasi

Pengembangan kota di Indonesia dilakukan secara terintegrasi. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan integerasi yang dilakukan dengan kerja sama antar kota dalam satu wilayah seperti  Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Banjar Bakula atau disebut juga Metropolitan Banjarmasin Raya.  

Kawasan Banjar Bakula ini menghubungkan lima daerah yaitu Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan sebagian Kabupaten Tanah Laut. Luas kawasan Banjar Bakula ini diperkirakan mencapai 340.446 hektar atau 9,07 persen luas wilayah Kalsel.

Pengembangan kota di Indonesia yang terintegrasi ini banyak dilakukan, seperti juga halnya dengan Jabodetabek dimana melibatkan Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujar Rido, saat berbicara di acara Bedah Buku “Kota Layak Huni”, di Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.

Dalam kaitannya dengan hal itu menuru Rido, BPIW berperan dalam menyusun perencanaan dan program untuk kawasan perkotaan terutama didalam Kawasan Pengembangan Strategis (WPS). “Perencanaan seluruh kawasan termasuk perkotaan, kita padukan dan sinkronkan dengan melibatkan seluruh stakeholder  terkait baik pusat maupun daerah dalam Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg,” ungkap Rido.  

Ditempat terpisah, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menjelaskan untuk kawasan metropolitan ada 5 metropolitan baru. Kelima metropolitan baru itu adalah Banjarmasin, Manado, Padang, Palembang Raya, dan Mataram. Kemudian dari lima metropolitan baru, yang telah diselesaikan masterplannya pada tahun 2016 adalah Palembang Raya dan Manado. Kemudian tahun 2017 direncanakan diselesaikan masterlan 1 metropolitan baru yaitu Banjarmasin. Tahun 2018 akan diselesaikan masterplan Padang dan Mataram.

“Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah mengikuti bisnis proses yang ada di BPIW yakni memasukkan masterplan ke Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Selanjutnya diserahkan ke Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Dari pusat ini nantinya akan menghasilkan program kegiatan,” ungkap Agusta. Kemudian dilakukan Pra Konreg bersama unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR yakni Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan. Pra Konreg ini akan menghasilkan shopping list atau daftar belanja infrastruktur untuk tahun 2018. Hen/infobpiw

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: