Banjarbakula (Kota Banjarmasin-Kota Banjarbaru-Kab Banjar-Kab Barito Kuala-Kab Tanah Laut) merupakan salah satu pusat metropolitan baru di luar Pulau Jawa yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019 dan PP No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Nasional. Sehubungan dengan hal itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan Banjarbakula akan dikembangkan sebagai Kawasan Metropolitan berbasis potensi tepi air yang membuka peluang industri dan pariwisata.
“Kawasan Metropolitan ini juga bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS 22 Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, yang menghubungkan antara Pusat Kegiatan Nasional atau PKN Balikpapan-Samarinda dan PKN Palangkaraya, sehingga Banjarbakula memiliki pengaruh penting sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil produksi Pulau Kalimantan,” ujar Agusta, saat membuka Rapat Penyusunan Masterplan dan Development Plan atau MPDP Metropolitan Banjarbakula, Banjarmasin, (19/6).
Lebih lanjut Agusta menjelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga direncanakan 5 jalan bebas hambatan yang melalui Banjarbakula yaitu Kuala Kapuas-Banjarmasin, Marabahan-Banjarmasin, Banjarmasin-Liang Anggang, Liang Anggang-Martapura serta Liang Anggang-Pelaihari.
Seluruh amanat dari RTRWN ini menurut Agusta akan disinkronisasikan didalam penyusunan rencana MPDP infrastruktur PUPR Banjarbakula. Penyusunan MPDP tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan, khususnya infrastruktur PUPR yang sinergis antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan.
“Dalam proses penyusunan MPDP Kawasan Metropolitan Banjarbakula ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah, namun juga kecenderungan pertumbuhan wilayah dan peluang-peluang pengembangannya,” tutur Agusta.
Agusta berharap isu strategis dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Kawasan Banjarbakula, dapat dirumuskan agar hasil analisis pengembangan kawasan dapat lebih terarah dalam perumusan program pembangunan infrastruktur PUPR maupun Non PUPR. “Saya juga berharap, melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat diperoleh dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait,” ucapnya.
Kegiatan yang dihadiri puluhan orang tersebut diisi dengan paparan tim penyusun dan menghadirkan beberapa narasumber yakni Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin, Fahrul Rozi, Kepala Seksi Program dan Perencanaan Umum Balai Wilayah Sungai (BPW) Kalimantan II, Muhammad Noor, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Randal, Patmo Suryo Wiharto. Dhi/infobpiw
