Kementerian PUPR Dukung infrastruktur di Karangasem melalui WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbay
Layanan Informasi BPIW     |     28 Aug 2017     |     08:08     |     3
Kementerian PUPR Dukung infrastruktur di Karangasem melalui WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbay
Foto Kementerian PUPR Dukung infrastruktur di Karangasem melalui WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbay

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat siang (25/8).  Dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Karangasem tersebut, Kementerian PUPR melalui BPIW akan mendorong pengembangan infrastruktur PUPR di Karangasem melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbay.

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu mengatakan, Kementerian PUPR saat ini melakukan pengembangan infrastruktur dasar dengan menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 

“Seluruh wilayah yang ada di negeri ini, semuanya terkelompokan dalam 35 WPS. Penerapan WPS ini dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah strategis, yang dapat memberi efek berantai serta bangkitan yang lebih baik terhadap wilayah-wilayah sekitarnya,” paparnya.  Firman melanjutkan, dalam WPS itu terdapat sejumlah kawasan pengembangan dengan tema tertentu, seperti Kawasan Pertanian, Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kota Baru Publik Mandiri, dan lainya.

BPIW, lanjutnya, memiliki tugas melakukan penyusunan Masterplan dan Development Plan (MPDP) untuk pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, teknis perencanaan detail dan fisik pembangunan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi teknis terkait di Kementerian PUPR. “Seperti pembangunan jalan dilaksanakan oleh Dirjen Bina Marga, pemukiman oleh Dirjen Cipta Karya, perumahan oleh Dirjen Penyediaan Perumahan serta irigasi atau danau oleh Dirjen Sumber Daya Air,” terangnya.

Menurutnya, Karangasem masuk dalam WPS 15 ada potensi untuk pengembangan kawasan pariwisata dan pertanian. Ia berharap, pengembangan kawasan pariwisata dan pertanian akan banyak berdampak menurunkan tingkat kemiskinan warga sekitar.

“Iya dengan kawasan pariwisata yang berkembang akan tercipta banyak lapangan kerja, baik itu industri pariwisata ataupun jasa, sehingga diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Sosilowati mengatakan, untuk periode 2015-2019 Kementerian PUPR telah melakukan beberapa perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di WPS 15.

“Seperti pada program sektor Bina Marga, antara lain pembangunan jalan Western Ring Road (WRR), peningkatan jembatan Teluk Biluk Poh, pelebaran jalan Denpasar-Tuban Tekad, pelebaran ruas jalan Cekik-Gilimanuk, pembangunan jalan Mengwitani-Singaraja, pembangunan jalan Pulau Nusa Penida serta pembangunan Flyover Ngurah Rai,” papar Sosilawati.

Adapun, lanjutnya, sektor Keciptakaryaan ada program seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Linggasana Kabupaten Karangasem, pembangunan Instalasi Pengolahan air (IPA) Waribang, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sanih Kubutambahan Buleleng, pembangunan SPAM Sembung, SPAM Den Kayu Mengwi Kabupaten Badung serta SPAM Sarbagita.

Untuk sektor Sumber Daya Air antara lain, ada pembangunan prasarana pengaman pantai ruas Pantai Jasri di Kabupaten Karangasem, pembangunan Waduk Lumbuk, pembangunan Waduk Telagawaja, pembangunan Embung Batu Dawa II, pembangunan Bendungan Sidan Ayung 1, serta pembangunan prasarana pengaman pantai di Kabupaten Jembrana.

“Untuk sektor perumahan ada juga peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 2.000 unit, bantuan rumah swadaya sebanyak 2.000 Unit serta pembangunan perumahan bersubsidi tersebar di beberapa lokasi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karangasem, I Kadek Sujanayasa menyatakan, kondisi saat ini pembangunan infrastuktur di Kabupaten Karangasem terasa kurang bergeliat dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.

Dengan begitu, lanjutnya, DPRD Kabupaten Karangasem terus berupaya mencari peluang untuk dapat melakukan percepatan pengembangan infrastruktur.  Ia menuturkan, salah satunya berkunjung dan meminta dukungan kepada BPIW.

“Kami juga mendorong pemerintah kabupaten menjajaki kerjasama dengan swasta, agar menanamkan modalnya untuk pembangunan di Karangasem,” terangnya. Sujanayasa berharap, kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Karangasem ke BPIW akan membawa berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di Karangasem.(ris/infoBPIW)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: