Kementerian PUPR Dukung Akselerasi Pengembangan Infrastruktur di Riau

Oleh: Layanan Informasi BPIW Rabu, 20 April 2017    |    09:04

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur di Provinsi Riau, sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan daya saing di wilayah tersebut.

Hal itu ditegaskan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam seminar pembangunan nasional “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Daya Saing Riau,” di Balai Serimbit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (19/4).

Hadir pembicara lain dalam seminar nasional tersebut, Pakar Sosiologi Pendidikan yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Ravik Karsidi.

Dadang menerangkan, melakukan akselerasi pengembangan infrastruktur pada hakekatnya merupakan upaya membangun masyarakat dan negara. Pasalnya, untuk mencapai masyarakat dan negara yang maju senantiasa memerlukan infrastruktur yang memadai.

Dengan begitu, lanjutnya, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menunjang sasaran nasional, antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. “Tujuannya agar dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi,” paparnya.

Kemudian memberikan dukungan konektivitas nasional, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global.

Ada juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.

Lebih lanjut Dadang menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan dalam 35 WPS,” jelas Dadang.

Provinsi Riau sendiri, ungkapnya, masuk dalam WPS 2, yakni WPS Medan–Tebing Tinggi–Dumai–Pekanbaru. “Salah satu harapan dari penerapan WPS ini adalah mendapatkan titik-titik akupuntur wilayah, sehingga saat titik tertentu itu disentuh pengembangan infrastruktur akan memberi efek berantai pada pengembangan di wilayah-wilayah sekitarnya,” jelas Dadang.

Terlebih, diakui Dadang, saat ini masih ada keterbatasan kapasitas keuangan negara dalam membiayai belanja infrastruktur. Sehingga, salah satu strateginya dalam pengembangan infrastruktur dilakukan skala prioritas.

Dipaparkan juga, dalam pengembangan infrastruktur di Riau pada 2018 yang telah terdokumentasi dalam Masterplan dan Development Plan (MPDP) WPS 2, antara lain pembangunan pengamanan tebing Sungai Kampar Kanan di Kabupaten. “Kemudian pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Kampar Kiri di Kabupaten Kampar,” ujarnya.

Ada juga, ujar Dadang, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional-jaringan distribusi utama dari Tanjung Melawan, Rokan Hilir hingga Simpang Bangko. “Pembangunan SPAM untuk kawasan di Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkalis dengan kapasitas 2000 liter/detik,” terangnya.

Selain itu, ada juga pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat di Pekanbaru. “Serta ada pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) di Kabupaten Rokan Hilir,” paparnya.

Dalam bidang perumahan ada, pembangunan rumah umum di Kota Pekanbaru, pembangunan baru rumah khusus TNI/Polri di Kota Pekanbaru. “Kemudian ada juga pembangunan rumah khusus yang dialokasikan untuk nelayan di Kota Dumai,” terangnya. Selain itu, ada juga pelebaran jalan batas Kampar–Bangkinang, pelebaran jalan Jalan Subrantas-Kampar. “Pelebaran Jalan Jalan Siak II di Pekanbaru,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Ravik Karsidi memaparkan, saat ini era globalisasi sudah tidak dapat dihindari lagi. Sebab, sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dan ikut meratifikasi semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral.

 “Dampak dari globalisasi itu memang ada peluang termasuk ancaman. Untuk itu, bangsa kita ini perlu mendapat dasar pendidikan yang kuat, agar dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dan meminimalisir ancaman atau dampak negatif dari globalisasi,” ungkap Ravik. Ia yakin, banyaknya peluang dari globalisasi yang dimanfaatkan akan turut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.

Seminar yang dibuka langsung Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman ini, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Ahmad Hijazi, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perwakilan DPRD provinsi/kota, asosiasi penyedia jasa konstruksi dan jajaran civitas serta ikatan alumni Universitas Riau (UR).(ris/infoBPIW)

 

Tinggalkan komentar

Berita Lainnya

World Bank Siap Duku...

Selama ini wisata Indonesia selalu identik denga...

BPIW Dorong Pemprov ...

  Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah...

Kementerian PUPR dan...

  Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah ...