Kementerian PUPR Dorong Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur yang Kredibel

Oleh: Layanan Informasi BPIW Rabu, 15 March 2017    |    08:03

Setelah menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Sumatera di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) pada 7-9 Maret lalu. Kali ini, Badan Pengembangan Infrastrktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Bali di Surabaya, Jawa Timur, 14-16 Maret 2017.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam video sambutannya mengatakan, sejak dua tahun terakhir Kementerian PUPR telah menerapkan dasar perencanaan dan pemrograman dengan metode kewilayahan. “Salah satu tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia,” papar Basuki, Selasa (14/3). 

Dengan begitu, lanjutnya, perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR perlu memperhatikan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah, agar belanja kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur menjadi lebih efektif. “Kemudian, dalam perencanaan tidak boleh selalu diartikan mengkonsep keinginan, namun perencanaan diarahkan mengkonsep hal yang dibutuhkan, sehingga hasil pembangunannya dapat  segera dimanfaatkan dan dibutuhkan masyarakat,” jelas Basuki. Ia menambahkan, perencanaan juga mesti dapat menyentuh wilayah terisolasi, agar dapat menekan kemahalan harga di wilayah tersebut.

Basuki juga mengatakan, programming merupakan perencanaan yang sudah dikaitkan dengan dimensi waktu dan uang. “Berapa lama akan diselesaikan dan berapa banyak uang yang harus disediakan untuk suatu pembangunan. Hanya dengan demikianlah kita akan bisa mempertanggungjawabkan, jika perencanaan dan program kita (Kementerian PUPR,-red) kredibel,” terangnya.

Terakhir mengenai keuangan, ungkapnya, saat ini harus lebih kreatif. Terlebih, pemerintah telah membuat beragam terobosan yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dibiayai anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Contohnya sekarang, PUPR tahun 2017 mendapatkan amanah anggaran Rp 101 Triliun dari APBN, tapi yang harus kita pertanggungjawabkan tidak hanya Rp 101 Triliun, namun lebih dari Rp 500 Triliun karena ada investasi-investasi swasta terhadap infrastruktur PUPR,” papar Basuki.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti juga mengatakan, Kementerian PUPR memang harus jeli menangkap peluang dan mencari inovasi untuk pendanaan pengembangan infrastruktur non APBN. “Dan yang perlu dikembangkan adalah, APBN itu langkah terakhir sebagai sumber pendanaan,” terangnya.

Terlebih, lanjutnya, kebutuhan anggaran Kementerian PUPR pada 2018 mencapai 147 triliun, namun realisasi pengalokasiannya tidak mencapai seluruh anggaran yang dibutuhkan.

Ia berharap, kini seluruh daerah dapat menyusun program yang konkret untuk menunjang pembangunan infrastruktur. “Kemudian masing-masing daerah harus menyusun program yang benar-benar tajam dan fokus untuk pencapaian target prioritas nasional,” papar Anita yang juga membuka acara prakonreg tersebut.

Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan, pelaksanaan Pra Konreg di Surabaya memiliki nilai yang strategis dalam upaya mewujudkan visi yang sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yakni "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan".  Terlebih, provinsi peserta Pra Konreg adalah provinsi yang posisi lokasinya berada pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dengan kriteria sudah berkembang.

“Sehingga diharapkan Pra Konreg di Surabaya ini, dapat benar-benar menciptakan peningkatan investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan perekonomian bangsa,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dalam sambutannya mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian daerah. Saifullah mengatakan, Pemrov Jatim mengusulkan percepatan pembangunan jalan di bagian selatan serta percepatan penyelesaian jalan tol. “Kami ingin jalan tol yang melingkari Jatim bisa segera terwujud dari Surabaya hingga Banyuwangi,” ujarnya.

Selain itu, perlu juga penguatan pelabuhan untuk kurangi biaya logistik. Pasalnya, saat ini untuk mengirim barang dari Surabaya ke Makasar lewat laut  biayanya Rp 9 juta per kontainer, sementara kirim ke Singapura hanya Rp 2,5 juta. “Hal itu terjadi salah satunya karena infrastruktur pelabuhan di dalam negeri, khususnya Jatim yang masih kurang mendukung,” ungkapnya.

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur PUPR, BPIW yang juga Ketua Panitia Pra Konreg, Iwan Nurwanto menerangkan, pelaksanaan Pra Konreg di Surabaya secara teknis dibagi dalam 2 sesi, yaitu, sesi panel yang merupakan wahana penyampaian arah kebijakan penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang selaras dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi desk masing masing provinsi yang melibatkan Empat sektor utama di bidang PUPR yaitu Sektor Sumber Daya Air, Jalan, Infrastruktur Permukiman dan Perumahan serta  Bappeda Propinsi dan Dinas Propinsi yang  terkait dengan PUPR. Adapun jumlah peserta yang hadir pada acara tersebut sekitar 400 perwakilan dari pemerintah daerah, Balai, satker dan SKPD daerah. (ris/ind/InfoBPIW)

 

 

Tinggalkan komentar

Berita Lainnya

World Bank Siap Duku...

Selama ini wisata Indonesia selalu identik denga...

BPIW Dorong Pemprov ...

  Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah...

Kementerian PUPR dan...

  Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah ...