Indonesia menjadi tuan rumah Sidang World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 dengan tema “Decentralising Growth, Empowering Business" pada 2-4 Agustus 2016. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengisi panel yang berada di booth Paviliun Indonesia bersama dengan Kementerian Pariwisata, IKAT Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Kementerian Keuangan.
Pada pameran kalin ini, BPIW menampilkan dua panel yaitu tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR beserta peta sebaran 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dan arah pembangunan WPS Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru. Selain itu ditampilkan rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja dan Kota Baru Bandar Kayangan.
Usai membuka acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk mengelilingi beberapa booth pameran dan mengunjungi Paviliun Indonesia. Saat berada di booth tersebut, beberapa pejabat, salah satunya Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Dadang Rukmana sempat meyambut rombongan Presiden beserta beberapa kepala negara serta jajaran Menteri Kabinet Kerja. Pada hari yang sama, Kepala BPIW, Hermanto Dardak selaku delegasi dari BPIW Kementerian PUPR, juga menyempatkan diri untuk mengunjungi booth Paviliun Indonesia dan booth lainnya.
WIEF merupakan momen penting sebagai wadah untuk mengekspos potensi ekonomi besar dunia muslim, termasuk negara-negara di luar lingkup Organisasi Kerjasama Islam (OIC). Selain itu, juga sebagai sarana pembentukan forum independen, yang nantinya diharapkan akan berperan dalam memfasilitasi kerja sama bisnis yang lebih besar, baik antar negara Islam maupun negara lainnya.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Tri Kasih Lembong, dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain itu turut hadir, sejumlah pejabat tamu negara, seperti Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. (INI/InfoBPIW)
