BPIW Koordinasikan Program Jangka Pendek 2021-2023
Layanan Informasi BPIW     |     05 Jun 2018     |     01:06     |     375
BPIW Koordinasikan Program Jangka Pendek 2021-2023
Foto BPIW Koordinasikan Program Jangka Pendek 2021-2023

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan Rapat Koordinasi Penajaman Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2021-2023 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR. Kegiatan yang berlangsung mulai 4 hingga 6 Juni  di Jakarta dibuka Plt. BPIW Lana Winayanti.

Menurut Lana rapat ini merupakan upaya mewujudkan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR melalui proses perencanaan dan pemrograman pembangunan efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

“Kita harapkan proses tersebut bersumber dari dokumen perencanaan dan pemrograman yang semakin berkualitas, dan proses sinkronisasi pemrograman dan pembiayaan yang semakin baik,” ujar Lana.

Ia juga memandang rapat tersebut sangat penting sebagai upaya BPIW  menjalin koordinasi internal dalam mempersiapkan program jangka pendek pembangunan infrastruktur PUPR ke depan. Hal ini juga sebagai langkah awal konsolidasi perencanaan dan pemrograman mengantisipasi periode RPJMN 2020-2024, sehingga terwujud suatu keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan/ pengembangan infrastruktur lainnya.

Lebih lanjut Lana menyatakan berdasarkan evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, backlog perumahan atau kekurangan tempat tinggal mencapai 7.324.392 unit. Untuk itu menurut Lana, BPIW perlu untuk refocusing kebijakannya dalam hal penyediaan kebutuhan tempat tinggal berupa rumah susun. 

Semakin banyak populasi akan berakibat pada semakin besar kebutuhan akan pangan. Sehubungan dengan hal itu menurut Lana  dukungan sektor  PUPR pada ketahanan pangan akan semakin meningkat, seperti penyediaan waduk, irigasi, dan embung. ke depan, pemenuhan target 49 waduk (target RPJMN 2015-2019) menurutnya perlu untuk terus didorong.

Ia juga berharap BPIW perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman agar mampu menjadi arahan bagi unit organisasi teknis, dalam membangun infrastruktur sektor PUPR. “Berbagai perubahan lingkungan strategis dan kebijakan pembangunan, harus segera diantisipasi dalam proses perencanaan dan pemrograman, sehingga BPIW tidak ketinggalan momentum-momentum penting seperti transisi periode pemerintahan dan proses penganggaran,” tegasnya.

Kepala Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Iwan Nurwanto menyatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang sedang berjalan dari beberapa waktu lalu. Dikatakannya bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di dalam mendukung pengembangan wilayah merupakan perencanaan yang tidak berdiri sendiri. Perencanaan tersebut diturunkan dari rencana tata ruang, baik nasional maupun wilayah.

Dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Induk Pulau (RIP) maupun dukungan perencanaan kementerian atau lembaga maupun dari unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian, diturunkan menjadi masterplan dan development plan untuk kawasan strategis kota dan desa, maupun antar wilayah pengembangan strategis.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo menyatakan Pembangunan Jangka Pendek Infrastruktur PUPR 2021-2023 yang sedang disusun tersebut harus dapat disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Teknokratik 2020-2024 yang dipimpin pusatnya. Ia juga berharap perencanaan sektor infastruktur PUPR dapat dilaksanakan dengan keterpaduan antar sektor PUPR.

Pada kesempatan itu Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga menerangkan beberapa kegiatan yang dilakukan pusatnya seperti penyiapan masterplan Kota Singkawang Kalimantan Barat dan penyusunan Masterplan dan Development Plan Metropolitan Banjarbakula (BanjarmasinBanjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Hadi Sucahyono yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis, Wahyu Hendrastomo menerangkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Danau Toba.  Selain itu disampaikan mengenai Strategi Pengembangan Wilayah (WPS) 2 Medan-Tebingtinggi-Dumai-Pekanbaru.

Selain dihadiri seluruh pusat dan Sekretariat BPIW, kegiatan ini juga dihadiri beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR seperti Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, dan Sumber Daya Air. (Hen/infobpiw)

 

 

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: